Iklan

Rakyat Miskin Tak Butuh BBM Bersubsidi?


Headline di Kompasiana pada 30 Juni 2013

Oleh : Imi Suryaputera

image

Rakyat miskin di negeri ini tak butuh Premium dan Solar bersubsidi.

Itu premis saya terkait adanya beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sejak dulu disubsidi oleh Pemerintah. Tahun 2013 ini saja subsidi untuk BBM mencapai lebih dari Rp 193 trilyun. Luar biasa banyaknya, hanya untuk dibakar dan mengeluarkan asap; sesuai namanya Bahan Bakar.

Jenis BBM yang dibutuhkan rakyat miskin agar disubsidi secara fakta adalah minyak tanah. Jenis BBM ini diperlukan untuk kompor memasak dan penerangan lampu (petromaks, teplok, ublek) di malam hari. Rakyat miskin tak memerlukan premium (bensin) dan solar bersubsidi. Kedua jenis BBM tersebut yang membutuhkan adalah rakyat kelas ekonomi menengah dan atas yang dalam tanda kutip; rakyat yang tergolong mampu.

Rakyat miskin dipastikan tak akan mampu membeli sepeda motor, meski dengan cara mencicil (kredit) pun. Mungkin mereka mampu dengan dengan bersusah payah mengumpulkan “uang muka” untuk kredit sepeda motor, tapi “uang belakang” yang menanti tiap bulan jauh lebih besar akumulasinya hingga sepeda motor lunas. Rakyat yang mampu memiliki sepeda motor yang berbahan bakar bensin (karena tak ada yang berbahan bakar solar), bukan lagi tergolong miskin. Mereka ini sudah dikategorikan rakyat golongan ekonomi menengah. Nyatanya mereka mampu membeli sepeda motor, tentu lebih mampu lagi untuk membeli bensin bersubsidi.

Tapi bensin bersubsidi bukan saja untuk sepeda motor, juga untuk mobil. Benar. Apalagi mobil, milik pribadi, pasti milik rakyat golongan mampu jika tak mau disebut kaya. Rakyat yang mampu memiliki mobil sungguh sangat tak pantas menikmati bensin bersubsidi. Itu namanya merampas hak rakyat miskin yang tak memiliki sepeda motor apalagi mobil.

Bagaimana dengan mobil angkutan umum yang melayani rakyat ? Mobil angkutan umum itu kalau tidak milik perorangan pasti milik badan usaha. Mereka ini bertujuan meraih keuntungan dengan penyediaan jasa angkutan. Juga sungguh tak pantas menggunakan bensin bersubsidi. Penumpang yang naik mobil angkutan toh membayar bukan gratis. Terkecuali pemerintah mengadakan jasa angkutan yang menggunakan BBM bersubsidi dan tarifnya jauh dibawah tarif angkutan milik swasta.

Solar bersubsidi bukan untuk rakyat miskin.

Rakyat miskin pasti tak butuh solar bersubsidi. Untuk apa dan siapa solar bersubsidi ? Pemilik truk angkutan pasti bukan orang miskin. Pemiliknya pasti tergolong mampu dan kaya. Jadi harus membeli solar industri untuk operasional truknya.

Solar bersubsidi untuk menghidupkan mesin genset ? Hanya mereka yang tergolong mampu yang bisa membeli mesin genset untuk antisipasi listrik padam. Mana ada rakyat miskin bisa beli mesin genset.

Solar untuk para nelayan melaut. Ini juga tidak tepat. Nelayan miskin pasti tak mungkin bisa memiliki perahu yang digerakkan dengan mesin bertenaga diesel berbahan bakar solar. Yang bisa dan mampu membeli perahu motor hanyalah nelayan golongan ekonomi menengah. Berarti bukan lagi tergolong rakyat miskin. Mereka ini harus membeli solar industri untuk operasional perahu motornya. Para nelayan miskin pergi melaut dengan menggunakan perahu tenaga layar.

Jadi, baik bensin maupun solar “wajib” dicabut subsidinya; menghamburkan uang negara. Jika Pemerintah ingin membantu rakyatnya yang masih miskin, tidak dengan cara memberi Balsem (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), tapi bisa dalam bentuk lain; kesehatan dan pendidikan gratis, atau bantuan permodalan bagi rakyat miskin untuk dapat berusaha meningkatkan ekonominya. Tak ada alasan yang tepat untuk terus mempertahankan subsidi kedua jenis BBM tersebut. Logikanya jika seseorang mampu memiliki sepeda motor, mesin, genset, apalagi mobil, pasti ia pun membeli BBM yang harganya jauh lebih murah daripada benda yang memerlukan BBM.

Uang sebesar lebih dari Rp 193 trilyun itu luar biasa banyak. Bila terdiri dari lembaran seratus ribuan; disambung-sambung, bayangkan berapa ribu kilometer panjangnya.

Iklan

Baru Rencana, Harga BBM Sudah Lama Naik


Headline di Kompasiana pada 25 April 2013.

Oleh : Imi Suryaputera

image

Rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah, di daerah kami tak membuat warga resah. Apakah BBM jenis Solar, Bensin, maupun Minyak Tanah (Mitan) yang harganya mau dinaikkan, warga tampak biasa-biasa saja.

Harga BBM sudah lama naik.

Harga BBM jenis Solar, Bensin, maupun Mitan, sudah sangat lama naik di daerah kami. Harga Solar dan Bensin di SPBU; yang harga bersubsidinya dipatok seharga Rp 4.500 per liter, tak jarang dijual oleh pihak SPBU seharga Rp 4.700 per liter, apalagi bila yang membeli adalah para pengumpul yang akan dijual kembali ke pihak lain.

Bensin juga sama dijual seharga Rp 4.700 per liter, dijual ke para pedagang pengecer seharga diatas Rp 5.000, lalu dijual kepada para pembeli seharga antara Rp 6.000 hingga Rp 10.000 per liter, tergantung jarak antara pengecer dengan lokasi SPBU.

Adapun Mitan, justru tak jarang harganya lebih mahal dari jenis Solar dan Bensin. Rata-rata Mitan dijual seharga Rp 8.000 per liter.

Bensin murni tanpa oplosan.

Dengan lebih mahalnya harga Mitan melebihi harga Bensin, maka tidak mungkin pihak pedagang menjual Bensin yang dioplos dengan Mitan. Dulunya memang ada pedagang eceran yang jual Bensin eceran dengan oplosan Mitan.

Mencampur Solar dengan Mitan pun pasti tidak mungkin dilakukan, karena harga Solar juga dibawah harga Mitan, jelas rugi.

Perkara harga BBM akan naik, sudah biasa di daerah kami, di Kabupaten Tanah Bumbu; sebuah kabupaten yang termasuk dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.

BBM Bersubsidi Mengalir Sampai Jauh…


Headline di Kompasiana pada 22 April 2013.

Oleh : Imi Suryaputera

image

Kemana mengalirnya BBM bersubsidi ?

Tak ada hari tanpa sepi antrian mobil maupun sepeda motor yang panjang di SPBU. Antrian tersebut sangat mengganggu lalulintas, karena memakai badan jalan umum. Baik di jalur masuk pompa untuk BBM jenis Solar maupun Bensin, sama saja, antrian panjang.

Sebagian besar dari kendaraan bermotor yang antri tersebut, hanya sebagian kecil yang memang benar-benar perlu mengisi BBM sesuai keperluan. Sebagian besar lagi, mengisi BBM dalam jumlah besar; justru untuk diperjual belikan.
Solar dibeli dari SPBU dengan harga sedikit lebih mahal dari harga bersubsidi (Rp 4.600 per liter, Rp 100 diperuntukkan bagi operator pengisi BBM), lalu dijual lagi ke para pengumpul, kemudian dijual ke pengusaha tambang batubara dengan harga sedikit dibawah harga industri.

Adapun untuk jenis Bensin, BBM ini pun dibeli dari SPBU; ada yang dengan harga normal, ada pula dengan harga yang sedikit lebih mahal, lagi-lagi untuk memberi petugas pengisi.
Bensin pun diperjual belikan kepada para pedagang eceran yang membuka kios-kios di tepi jalan. Para pengecer tersebut menjual kepada pembeli seharga antara Rp 6.000, Rp 7.000, hingga mencapai Rp 10.000 per liter (tergantung ketersediaan Bensin di SPBU).

Solar bersubsidi mengalir ke tambang-tambang batubara.

Keberadaan usaha di bidang pertambangan yang pengusahanya hampir mencapai ratusan, adalah pangsa pasar tersendiri dan tetap bagi tempat mengalirnya Solar bersubsidi. Mengalirnya Solar bersubsidi tersebut, yaitu melalui para pembeli awal, pengumpul, penyalur, dan penambang.

Selain mendapat pasokan Solar dari hasil pembelian di SPBU, para penambang juga memperoleh pasokan Solar dari kapal-kapal tarik (tugboat) yang menjual Solarnya ke pembeli di tengah laut.
Istilah jual beli Solar di tengah laut ini istilahnya “kencing”.

“Kencing” Solar dari kapal-kapal tarik tersebut, hasilnya akan dibagi ke para awak kapal. Mereka itu telah menjual aset perusahaan pemilik kapal tanpa sepengetahuan perusahaan tentunya. Apa namanya ? Kalau bukan tindakan pencurian, bisa pula disebut tindak pidana penggelapan.

BBM bersubsidi selalu kurang.

Jika melihat kondisi sedemikian rupa, berapapun BBM bersubsidi yang dipasok oleh Pertamina ke tiap-tiap SPBU, pasti akan selalu kurang. Jelas kurang, yang merasakan kurang adalah para konsumen umum yang memang benar-benar memerlukan untuk mengisi kendaraan bermotor mereka yang bukan untuk diperjual belikan. Adapun yang paling menikmati keberadaan BBM bersubsidi adalah mereka yang mencari nafkah disitu dengan menyalah gunakannya; memperjual belikannya lagi untuk keperluan lain sehingga mendapat keuntungan yang tak sedikit.

Oknum SPBU dan Polisi juga kebagian untung.

Oknum petugas di SPBU yang paling diuntungkan tentu saja petugas operator di bagian pompa yang mengisi ke para pembeli. Bagi pembeli yang ingin membeli BBM dalam jumlah banyak untuk keperluan dijual lagi, ia mesti “menyogok” petugas pengisi. Selain itu terdapat juga petugas yang langsung ikut “bermain”, menyediakan armada sendiri yang ikut membeli BBM, tentunya dengan menggunakan orang lain.

Selain itu keberadaan petugas dari kepolisian setempat. Ia juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyalah gunaan BBM di SPBU itu. Jika kegiatan ingin berlangsung terus menerus dan aman, sudah pasti harus “menyogok” dan koordinasi dengan petugas kepolisian yang ditempatkan di SPBU.

Itulah gambaran kondisi yang terjadi di daerah kami; di bagian tenggara pulau Kalimantan, tepatnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Kondisi seperti ini pun juga hampir sama dialami oleh beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Tatapan Mata Gadis Itu Milikku


Headline di Kompasiana pada 22 Januari 2013.

Oleh : Imi Suryaputera

image

Tadi pagi tanpa sengaja Amri bertemu Rukayah di pasar kampung. Amri datang ke pasar itu untuk mencari peralatan mandi; sabun, shampo, sikat gigi, pasta, dan alat cukur.
Hampir saja Amri tak mengenali Rukayah yang berubah agak gemuk, jika saja bukan Rukayah yang duluan menyapanya.

“Kamu Bang Amri, kan ?” sapa Rukayah dengan wajah agak ragu.
“Memangnya kenapa ?” balik Amri bertanya.
“Nama Abang Amri atau bukan, kalau bukan, maaf,” ujar Rukayah sambil menarik tangan gadis yang menyertainya.
“Benar, namaku Amri,” sahut Amri.
Mendengar jawaban Amri, Rukayah mengurungkan langkahnya untuk berlalu, lalu mengulurkan tangan menyalami Amri.

“Lagi cari apa ke pasar ?” tanya Rukayah.
“Cari peralatan buat mandi,” sahut Amri sambil memandang tajam ke arah gadis cantik yang bersama Rukayah.
“Oh iya, perkenalkan ini Raudah anakku satu-satunya, anak kamu sudah berapa ?” tanya Rukayah lagi.
Ditanya Rukayah seperti Amri jadi agak gelagapan.
“Oh ya, aku belum punya anak,” singkat Amri.

Tak banyak yang Amri bicarakan saat ketemu Rukayah tadi di pasar. Apalagi dengan statusnya yang masih lajang di usia yang sudah cukup tua, Amri tak ingin mengungkapkannya kepada Rukayah, apalagi di depan anak gadis Rukayah.

Sambil berbaring di kasur Amri mengingat waktu puluhan tahun lalu kala ia masih berseragam SMA bersama Rukayah. Amri kelas 3, sedangkan Rukayah kelas 1, mereka merajut cinta.
Mereka berpacaran cukup singkat, hanya 4 bulan sebelum Amri lulus ujian SMA.

Selepas tamat sekolah Amri pergi begitu saja tanpa sempat pamit ke Rukayah. Seorang paman Amri, adik ibunya menjemput Amri untuk diajak pergi keluar pulau. Amri meneruskan kuliah di pulau Jawa atas biaya pamannya itu.
Cukup lama tak ada kabar dari Rukayah selama Amri meninggalkan kampungnya.
Amri menulis surat kepada ibunya, menanyakan keadaan keluarganya, juga kabar beberapa temannya termasuk Rukayah.
Keluarga Amri dan keluarga Rukayah memang saling kenal meski rumah mereka saling berjauhan.

Balasan surat dari ibunya mengabarkan tak lama sepeninggal Amri, Rukayah dinikahkan oleh keluarganya dengan seorang pria dari kampung lain. Jadi Rukayah terpaksa berhenti sekolah. Itu yang diketahui oleh Amri, setelah itu ia tak lagi mengingat-ingat Rukayah hingga mereka bertemu tadi pagi di pasar.

Amri kembali mengingat peristiwa antara ia dan Rukayah ketika berpacaran di rumah seorang teman sekolah mereka yang orangtuanya sedang pergi ke kota. Waktu itu hanya Amri dan Rukayah yang berada di rumah itu, teman mereka sengaja pergi keluar memberikan kesempatan kepada keduanya untuk bebas pacaran.
“Kamu tidak menyesal kita sudah melakukannya ?” tanya Amri sambil mendekap Rukayah yang masih belum mengenakan bajunya.
Rukayah hanya diam mendengar pertanyaan Amri, ia makin mempererat dekapannya ke Amri.
“Kamu yakin tak terjadi apa-apa nanti ?” tanya Amri lagi.
Rukayah hanya menatap sendu seakan menyesali apa yang sudah mereka lakukan.

Setelah peristiwa di rumah teman mereka itu, seingat Amri, ia dan Rukayah kembali mengulanginya beberapa kali di rumah Amri didalam kamarnya saat orangtua Amri sedang tak ada di rumah.

Terbayang kini raut muka Rukayah yang tetap cantik, tak banyak berubah terkecuali mulai tampak sedikit kerutan di tepi matanya. Terbayang pula di benak Amri raut muka anak gadis Rukayah. “Ia lebih cantik dari ibunya ketika masih gadis,” gumam Amri.
Amri teringat mata gadis itu tatkala menatapnya tadi pagi. Mata itu sepertinya sangat Amri kenal. Mata itu mirip sepasang mata miliknya yang menatap tajam bak mata seekor burung elang.

Beberapa hari kemudian kembali Amri bertemu Rukayah di sebuah warung makan. Rukayah datang sendiri tanpa anak gadisnya.
“Wah ketemu lagi, bang Amri,” tegur Rukayah dengan muka ceria.
“Syukurlah kita masih bisa ketemu lagi,” sahut Amri sambil menggeser duduknya memberi tempat agar Rukayah bisa duduk dekatnya.
“Sedang nggak masak di rumah, jadinya makan di warung aja,” ujar Rukayah sembari duduk dekat Amri.
“Sama. Aku memang terbiasa makan di warung karena tak ada yang masak,” kata Amri sambil senyum.
“Kok begitu bang, istrinya kemana ?” tanya Rukayah heran.
Mendengar pertanyaan Rukayah seperti itu, Amri pun tersadar kalau ia bakalan membongkar statusnya.
“Aku dari dulu memang belum menikah,” sahut Amri datar.
“Serius, masih bujangan ?” tanya Rukayah mengecilkan suaranya.
Amri cuma mengangguk pelan.
“Suamimu mana ?” tanya Amri mengalihkan pembicaraan.
“Suamiku ada di kampungnya. Aku dan Raudah datang menengok ibu yang sedang sakit. Besok suamiku rencana datang menjenguk ibu sekalian menjemput kami,” ungkap Rukayah.

Cukup lama Amri dan Rukayah berada di warung makan itu. Mereka sengaja berlama-lama berada disana. Rukayah pun tampaknya enggan beranjak dari warung itu. Dalam hati Rukayah inilah saatnya ia mengungkap tentang anaknya Raudah kepada Amri.
“Tak berapa lama setelah Bang Amri pergi, aku dinikahkan oleh orangtua,” ujar Rukayah.
“Ya, aku tahu itu dari surat ibuku,” sahut Amri.
“Aku terpaksa menikah agar bayi dalam kandunganku memiliki seorang ayah,” cerita Rukayah agak terisak.
Amri hanya terdiam mendengar penuturan Rukayah.
“Setelah Raudah lahir, aku tak pernah lagi hamil. Menurut dokter aku bisa hamil, suamiku yang mandul,” lanjut Rukayah.
“Jadi Raudah itu……..,” suara Amri tercekat.
“Ya, Raudah itu anak Bang Amri dari hasil hubungan kita dulu,” sahut Rukayah dengan tekanan suara menurun nyaris tak terdengar.
Amri hanya terpana, di benaknya membayang raut wajah Raudah yang berganti-ganti dengan wajah Rukayah yang kini berada di depannya.

Buruh DKI Tuntut UMP 3 Juta, Wow!


Headline di Kompasiana pada 02 Nopember 2013.

Oleh : Imi Suryaputera

Mendengar dan menyimak berita mass media terkait tuntutan para buruh di DKI Jakarta, minta UMP sebesar Rp 3 juta, rasanya kurang logis.

Kenapa saya berpendapat kurang logis ? Jika dibandingkan dengan UMP di daerah saya di Propinsi Kalimantan Selatan, jelas tuntutan buruh di DKI itu kurang logis, dan mengundang iri para buruh di daerah lainnya.

UMP Kalsel tahun 2012 sesuai Keputusan Gubernur Kalsel, adalah sebesar Rp 1.225.000,- atau naik sebesar 8,97 persen dari tahun sebelumnya. Padahal berbagai barang kebutuhan pokok antara Kalsel dengan DKI, jauh lebih mahal di Kalsel, hampir 2 kali lipat dari harga di DKI.

Dengan hanya bergaji Rp 1.225.000 per bulan, seorang buruh di Kalsel jelas tidak akan cukup jika semua biaya hidup harus dibeli dan dibayar. Saya kira kondisi daerah lain diluar pulau Jawa tak jauh berbeda dengan Kalsel, daerah dimana saya bertempat tinggal.

Sebagai contoh kecil saja, uang pecahan receh Rp 500, di Kalsel hanya cukup untuk membeli 3 butir kembang gula sebesar kelingking. Uang senilai Rp 1.000 tak akan cukup untuk belanja anak SD kelas I, dan uang senilai Rp 50 ribu pun tak akan cukup untuk membiayai makan satu keluarga dalam sehari.

Jika tuntutan para buruh di DKI terhadap kenaikan UMP menjadi sebesar Rp 3 juta, jika dikabulkan oleh Pemda disana, saya khawatir akan memicu tuntutan yang sama oleh para buruh di daerah lainnya di seluruh Indonesia, bahkan tak menutup kemungkinan tuntutan UMP mereka justru lebih besar daripada tuntutan para buruh di DKI.

Saya membandingkan antara UMP DKI dengan Kalsel, belum misalnya dibandingkan dengan daerah wilayah di bagian Timur Indonesia, misalnya Papua, tentu tuntutan UMP-nya jauh lebih besar lagi. Karena harga berbagai kebutuhan di Papua pasti lebih mahal lagi daripada di daerah saya. Mahalnya harga kebutuhan hidup itu disebabkan biaya angkut barang yang juga mahal.

Saya bukan tidak setuju terhadap tuntutan UMP para buruh di DKI, tapi tuntutan yang logis, yang tidak berdampak yang sama terhadap para buruh di daerah lainnya. Tampaknya pemerintah perlu kembali menetapkan Upah Minimum secara nasional dengan menyesuaikannya terhadap berbagai barang kebutuhan dan biaya hidup dari daerah yang paling rendah dengan yang paling tinggi.

Untuk para buruh semua, terutama di DKI, selamat berjuang, semoga perhitungan Jokowi tak jauh dari keinginan anda. Dan kepada para pengusaha atau industriawan di seluruh Indonesia, bersiaplah untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jika Pemda di seluruh Indonesia berpihak kepada para buruh.

Siapa Bilang Wartawan Itu Idealis dan Independen?


Headline di Kompasiana pada 13 Agustus 2012.

Oleh : Imi Suryaputera

image
Semoga kondisi yang model begini tak terjadi di daerah lainnya menyangkut dunia pers, atau lebih tepatnya wartawan atau jurnalis yang menjadi ujung tombak informasi publik.
Rasanya sangat terlampau muluk dan penuh idealisme sekali sebarisan kalimat yang sering kita dengar dan baca; “wartawan media ini dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun.”
Pernyataan idealis itu tak sebanding dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Menjelang lebaran ini, bagi mereka yang memungkiri tulisan saya ini, silakan luangkan waktu anda untuk mengamati (bilamana perlu investigasi) sepak terjang para wartawan dalam mencari dan untuk memenuhi kebutuhan mereka guna menyambut dan menghadapi lebaran.

Hari-hari menjelang lebaran ini para wartawan pun disibukkan dengan kegiatan mencari dan mengejar “THR” selain mencari bahan berita.
Kondisi yang saya ketahui seperti itu terjadi terhadap puluhan wartawan dari berbagai media yang bertugas di daerah saya.

Beberapa hari yang lalu setiap wartawan yang namanya terdaftar di Bagian Humas Pemkab di daerah saya, dari pihak Pemkab setempat, sudah menerima selain berupa paket, juga semacam uang “THR” sebesar Rp 1 juta, ditambah sebesar Rp 1 juta rupiah berupa insentif bulanan.
Selain itu beberapa perusahaan di bidang pertambangan batubara yang beroperasi di daerah saya, juga memberikan semacam THR kepada para wartawan yang selama ini mereka kenal baik, tak pandang apakah medianya terkenal atau tidak.

Contohnya adalah sebuah perusahaan pertambangan batubara terbesar di wilayah propinsi Kalsel, PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin, memberikan semacam uang THR kepada puluhan wartawan dengan nilai sebesar Rp 250 ribu.
Yang sangat disayangkan, menurut salah seorang dari pihak perusahaan tersebut, sempat ada beberapa wartawan yang protes karena namanya tak tercantum dalam daftar yang dibikin oleh perusahaan sebagai penerima THR. Bahkan diantaranya ada yang sampai mengancam akan mencari-cari kesalahan perusahaan jika namanya tak dimasukkan daftar.

Masih menurut pihak perusahaan, pemberian uang semacam THR itu hanyalah menjadi semacam kebijakan yang tidak wajib dilakukan. Pemberian pun lebih kepada penghargaan terhadap para wartawan yang selama ini meliput berbagai kegiatan sosial perusahaan. “Sebetulnya jika terdapat wartawan yang tak terdaftar, tidak perlu sampai ribut dan mengeluarkan kata-kata ancaman. Kalau hanya beberapa orang yang tak terdaftar, pihak kami tentu akan mengambil kebijakan agar mereka juga bisa diberikan THR,” ungkap pihak perusahaan.

Sangat memalukan ! Itulah kalimat yang saya rasa tepat dilontarkan terhadap kondisi yang demikian. Tak dipungkiri situasi dan kondisi menjelang lebaran ini, setiap orang, sipapun dia dan apapun jabatan dan profesinya, pasti sangat memerlukan dana untuk dapat berlebaran dengan nyaman. Namun sangat tak elok jika sampai uang yang didapat dari hasil yang tak mengenakkan.

Nah, jika sipapun menginginkan wartawan atau jurnalis tak menerima pemberian apapun terkait pekerjaan dan profesinya, dibenahi terlebih dahulu aturan main, antara lain dengan memberikan gaji yang tinggi kepada mereka.
Dan bagi siapapun yang berharap terlalu banyak terhadap idealisme dan independensi wartawan, coba simak setiap media massa di negeri ini siapa yang membiayai.

Media massa besar di negeri ini dibangun dan dibiayai oleh para kapitalis, pengusaha besar dengan berbagai kepentingannya. Idealisme dan independensi para pelaku jurnalis rasanya sangat sulit diharapkan. Karena wartawan atau jurnalis yang bekerja menjadi ujung tombak, akan diatur dan disetir oleh kepentingan si kapitalis pemilik media.
Media yang dibangun dan dibiayai oleh Negara yang nota bene berasal dari kocek rakyat saja, nyatanya lebih berfungsi sebagai corong kepentingan pemerintah, bukan membela kepentingan dan memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan rakyat

Buka Warung di Siang Hari Puasa, Kurang Saingan


Headline di Kompasiana pada Juli 2012

Seperti bulan puasa yang lalu, warung Mbak Mien (nama panjangnya Aminah, panggilannya biar terdengar keren), di bulan puasa ini tetap selalu ramai didatangi pengunjung pada siang hari. Apalagi letak lokasi warung Mbak Mien yang cukup strategis (maksudnya jauh dari keramaian umum), yakni di seputar pelabuhan bongkar muat.

Orang-orang yang tak berpuasa, dari berbagai strata sosial, membaur menjadi suatu kumpulan semacam jamaah orang yang tak berpuasa.
Harga makanan dan minuman yang agak sedikit lebih mahal dari bulan-bulan sebelumnya, tak masalah bagi para anggota jamaah dadakan tersebut. Bahkan bagi yang datang belakangan, mereka tak masalah kehabisan tempat duduk didalam warung. Mereka duduk di bangku kayu dibawah tenda yang disediakan di depan warung, yang penting asal kebagian makanan dan minuman.

Sebetulnya aku tak pernah tahu ada warung yang buka dan melayani pembelinya di bulan puasa. Aku pikir pasti tak ada sepenggal warung pun, bahkan secuil yang berupa warung berani membuka dagangan dan jualannya di siang hari; dari pagi hingga menjelang sore, karena Pemerintah Daerah setempat sudah menghadangnya dengan Peraturan Daerah (Perda) yang memuat larangan untuk itu disertai sanksi yang cukup keras, di kotaku warga mengenalnya dengan sebutan Perda Ramadhan, karena terpakai cuma di bulan Ramadhan.
Suatu hari di bulan puasa tahun lalu, aku tak melaksanakan puasa karena ketinggalan sahur. Kebetulan ternyata seorang teman juga, Masran sama tak berpuasa. Ia mengajakku jalan mencari warung yang buka dan melayani pembeli di siang hari. Dari Masran lah sehingga aku tahu menuju warung Mbak Mien jika aku sedang tak berpuasa. Menurut Mbak Mien, ia membuka warung tiap siang hari di bulan puasa, sudah selama empat tahun.

“Mbak Mien tidak takut digrebek dan ditutup Sartpol PP karena buka warung di siang hari ?” tanyaku sambil bersendawa karena sudah kemasukan nasi sepiring penuh.
“Awalnya sih takut juga. Habis mau gimana, jualan di bulan-bulan lain itu sepi, banyak saingan yang buka,” ungkap Mbak Mien.
“Terus kok si Mbak bisa tetap jualan dan aman dari Satpol PP ?” tanyaku lagi.
“Sebenarnya saya sudah beberapa kali dapat teguran. Tapi saya bilang terus terang ke mereka apakah mereka mau menanggung beban hidup kami sekeluarga jika melarang jualan. Memangnya kalo saya jualan dosanya mereka yang tanggung ?” ujar Mbak Mien dengan suara agak meninggi.
“Iya juga sih. Tapi mereka minta sesuatu nggak dari Mbak ?” tanyaku menyelidik.
“Nggak ada sih, cuma saya aja yang mesti ngerti kalo mereka datang kesini. Yah, ngasih buat makan dan rokok atau uang jalan gitu lah,” beber Mbak Mien sambil mengaduk es teh manis pesanan seorang pengunjung.

Aku jadi mengerti kenapa Mbak Mien mau mengambil dan menanggung dua resiko sekaligus dengan membuka dan melayani pembeli di siang hari di bulan puasa. Resiko pertama Mbak Mien telah melanggar Perda, yang bisa saja sewaktu-waktu ia digelandang oleh Satpol PP; warungnya ditutup, dan Mbak Mien dapat sanksi. Resiko kedua adalah, Mbak Mien melakukan dosa karena turut membantu berlangsungnya tindak kemunkaran, melayani orang-orang yang semestinya berpuasa (ini perkiraanku saja, entah bagi yang merasa ahlinya).
“Habis mau gimana, jualan di bulan-bulan lain itu sepi, banyak saingan yang buka.” Alasan Mbak Mien ini kuingat. Ada benarnya juga alasan itu, meski tetap selalu salah menurut pandangan para Moralis dan Agamawan. Karena argumen mereka adalah, rejeki itu Tuhan yang Atur. Lagian sudah diberi 11 bulan untuk bebas jualan, Tuhan cuma minta 1 bulan istirahat, masa nggak mau juga sih ?

Ah, biar saja orang-orang mau berargumen dan saling bersitegang urat leher mengenai bukanya warung Mbak Mien di siang hari bulan puasa. Aku datang ke warung itu hanya untuk keperluan tidak berpuasa. Yang lainnya juga sama setujuan denganku, tidak berpuasa. Apakah Mbak Mien berdosa atau tidak, masalah buat loe ?
Tapi menurut versi para anggota jamaah dadakan yang tak berpuasa langganan warung Mbak Mien, karena Mbak Mien sudah membantu menyediakan keperluan mereka, maka Mbak Mien layak dapat pahala. “Daripada merepotkan orang-orang di rumah yang sedang puasa, lebih baik ke warung saja kan ?” cetus beberapa orang serempak.
Ternyata bila orang memiliki tujuan yang sama, meski tindakan mereka dianggap salah, bisa kompak secara berjamaah, hehehe……..